N E W S    I N F O
Selasa, 08-10-2013 16:30:26 wib
PDIP: Cabut Kewenangan MK Menangani Kasus-Kasus Pilkada

JAKARTA Jak-tv.com, Selain meminta kewenangan MK dicabut dalam penanganan masalah kasus pilkad, PDIP juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus korupsi yang terjadi di Banten. Hal tersebut dimungkinkan karena tertangkapanya adik Gubernur Banten Tubagus Chairi Wardana alias Wawan serta dicekalnya Ratu Atut oleh KPK, sehingga pemeriksaan akan lebih fokus pada korupsi Pilkada Lebak, Banten.

' Semua kewenangan MK terkait kasus-kasus Pilkada harus dicabut untuk mengurangi indikasi korupsi, dan semua kasus korupsi yang berkaitan dengan Banten harus diusut tuntas ' jelas Pramono Anung ditemui di Gedung DPR Seanayan, Jakarta Selasa (8/10).

Gubernur Banten Ratu Atut (51) sudah dicegah KPK ke luar negeri. KPK melarang Atut bepergian meninggalkan Indonesia terkait penyidikan dugaan kasus korupsi sengketa Pilkada di wilayah Banten yang ditangani Mahkamah Konstitusi sejak 2011-2013.

 

Tim Liputan: Ahmad Muhajir - Deni Lesmana Jaktv.

 

 

Share